Mahasiswa Tolak RUU Badan Hukum Pendidikan

Mahasiswa Tolak RUU Badan Hukum Pendidikan

MAKASSAR - Sekitar seratus mahasiswa dari BEM Perguruan Tinggi se Makassar yang menamakan diri Gerakan Rakyat Makassar (Geram), berdemo di Kantor Gubernur Sulsel untuk menolak Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU-BHP) dan revisi UU Sisdiknas yang sedang dibahas di DPR.

Mereka juga menuntut pemerintah merealisasikan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari APBN.

"Geram menolak RUU BHP dan meminta pemerintah untuk tidak memaksakan hal itu karena tidak berpihak kepada rakyat kecil," kata orator dari BEM Universitas Hasanuddin, UNM, UIN, STIMIK, dan sejumlah BEM PT swasta di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis.

Para wakil BEM PT juga menyatakan bahwa haram hukumnya apabila BHP diberlakukan sebab akan menindas hak anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menikmati pendidikan di PT, ujar Koordinator Geram, Adam seraya menyatakan, mahasiswa se Makassar akan terus melakukan perlawanan terhadap RUU-BHP yang akan disahkan itu.

RUU-BHP tersebut merupakan tindak-lanjut dari UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) dimana peran pemerintah akan dikurangai kemudian diserahkan kepada pemodal untuk menyelenggarakan pendidikan yang diswastakan.

"Mampukah Sisdiknas yang menjual peningkatan kualitas dan prasarana pendidikan ke swasta memajukan kualitas pendidikan di negeri ini," katanya seraya menambahkan, mekanisme pasar telah menempatkan pendidikan sebagai komoditi yang hanya bisa diakses oleh konsumen yang mampu.

Bahkan pendidikan akan menjadi lahan bisnis bagi pemodal setelah pemerintah mengurangi alokasi anggaran pendidikan ke PT sehingga penjajahan pendidikan masih akan terus berlangung.

"Karena itu, upaya pemerintah mensahkan RUU BHP harus ditolak," ujarnya. Ia mengatakan, negara yang mau membiayai pendidikan niscaya akan menjadi negara yang maju dan sebaliknya negara yang enggan membiayai pendidikan pasti akan bangkrut.

Asisten I Ketataprajaan Pemprov Sulsel, H. Saleh Rajab dipaksa demonstran naik ke mobil bak terbuka untuk brorasi dan menandatangani pernyataan sikap BEM tersebut.

"Saya hanya diberi kewenangan oleh penjabat Gubernur Sulsel untuk menerima aspirasi para pendemo," katanya seraya mengatakan, pernyataan sikap masiswa akan segera di fax ke lembaga wakil rakyat di Jakarta. (ANT)

Membedah Industri Pendidikan Tinggi

Membedah Industri Pendidikan Tinggi

KOMPETISI global juga sudah melanda dunia pendidikan. Setiap tahun, saat lulusan SMA dan SMK bersaing untuk mendapatkan institusi pilihan, perguruan tinggi pun berlomba-lomba mempromosikan diri dan menjaring calon-calon mahasiswa potensial. Potensial bisa berarti mampu secara akademis atau finansial. PERGURUAN tinggi dari luar negeri pun tidak mau kalah, dan gencar berpromosi. Begitu pula perguruan-perguruan tinggi swasta (PTS) melakukan berbagai upaya pemasaran dan menjadikan dunia pendidikan tinggi seperti bisnis dan industri. Kini beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) tidak mau ketinggalan dengan membuka jalur khusus atau ekstensi. Persaingan merebut kue Akhir tahun ajaran jenjang pendidikan SLTA sebenarnya jatuh sekitar bulan Mei. Para lulusan SMA/SMK biasanya mendapat surat tanda tamat belajar (STTB) dan surat tanda kelulusan (STK) sekitar bulan Juni. Namun sebelum mengikuti ujian akhir nasional (UAN), sebagian siswa SMA/SMK -terutama yang nilai rapor hingga semester lima tidak di bawah rata-rata-sudah mendapat tempat di perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi sudah melakukan ujian seleksi masuk dan menerima siswa SMA/SMK sekitar bulan Maret dan April. Bahkan ada perguruan tinggi yang sudah memulai seleksi gelombang pertama pada Januari dan Februari. Beberapa tahun terakhir ini, seleksi mahasiswa baru menjadi makin dini karena perguruan tinggi berlomba-lomba memajukan tanggal penerimaan mahasiswa baru untuk menjaring mahasiswa pilihan sebelum didahului perguruan tinggi pesaing. Dalam semangat persaingan ini, ada perguruan tinggi yang menetapkan seleksi gelombang pertama pada awal tahun, tetapi sebetulnya diam-diam sudah memastikan untuk menerima mahasiswa pilihan sekitar bulan Oktober dan November ketika siswa SMA/SMK belum mengikuti ujian akhir semester gasal. Seleksi pra-gelombang pertama ini dibungkus dengan nama jalur prestasi, jalur khusus, jalur kerja sama, dan semacamnya. Praktik penerimaan mahasiswa baru ketika mereka masih berstatus siswa kelas III, sering menimbulkan protes dari pihak sekolah menengah. Ada keluhan, siswa kelas III yang sudah diterima di perguruan tinggi menunjukkan kecenderungan meremehkan pelajaran dan guru mereka, meski beberapa perguruan tinggi menjanjikan bisa saja membatalkan penerimaan jika ada laporan pihak SMA/SMK mengenai tindakan indisipliner siswa. Keluhan lain pihak SLTA adalah kedatangan dan kunjungan perguruan tinggi yang meminta waktu untuk melakukan presentasi kepada siswa kelas tiga. Akibat frekuensi kunjungan yang begitu besar, banyak kepala dan guru SLTA menghkhawatirkan terganggunya jadwal kerja dan pelajaran sekolah. Di satu sisi, siswa kelas III memang membutuhkan informasi dan sosialisasi dari perguruan tinggi. Tetapi di sisi lain, jika kepala SMA/SMK melayani setiap permintaan perguruan tinggi untuk mengadakan presentasi, banyak waktu pelajaran harus dikorbankan, sementara siswa kelas III juga harus menyiapkan diri menghadapi UAN. Beberapa SMA-terutama yang favorit dan menjadi target PTS-mengakomodasi kedua kebutuhan ini dengan menyediakan satu atau dua hari khusus untuk informasi studi dan mengundang PTS (dalam negeri maupun perwakilan PT luar negeri). Untuk mendapatkan calon mahasiswa yang bersedia membayar sumbangan masuk antara Rp 3 juta hingga di atas Rp 30 juta, pihak perguruan tinggi tidak keberatan membayar sewa stan atau memasang iklan di buku kenangan yang dibuat sekolah. Jadinya, selain memberi kesempatan bagi siswa untuk window shopping sebelum membuat keputusan akhir, ajang promosi perguruan tinggi juga memberi kesempatan bagi siswa SMA untuk mendapat dana tambahan yang mungkin dipakai untuk keperluan sekolah maupun kesejahteraan guru. Program unggulan Akreditasi program studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan syarat minimal namun tidak cukup memadai untuk dijadikan poin jual. Kini perguruan tinggi berlomba mengemas dan menonjolkan beberapa program unggulan lain, di antaranya sertifikasi internasional, kerja sama dengan industri, dan kerja sama internasional. Sertifikasi internasional bisa berupa pengakuan dari organisasi profesi di luar negeri (misalnya ada program bisnis yang mengklaim mendapatkan pengakuan AACSB, American Association of Colleges and Schools of Business) atau sertifikasi kendali mutu yang biasanya dilakukan di dunia industri (ada PTS yang telah memperoleh ISO 9001). Keterkaitan antara perguruan tinggi dan dunia kerja merupakan salah satu area yang sering mendapat sorotan. Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (SK Mendiknas No 045/U/2002 perihal Kurikulum Inti), pengajaran harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kompetensi yang ditentukan industri terkait dan organisasi profesi. Maka dari itu, kerja sama dengan industri sering dijadikan poin jual. Beberapa perguruan tinggi mencantumkan pelatihan dan sertifikasi Microsoft, SAP, atau Autocad dalam brosur mereka. Sementara perguruan tinggi lain memasukkan nama-nama perusahaan besar sebagai tempat magang dan penampung lulusan mereka. Kerja sama internasional-berupa program transfer, sandwich, double degree dengan universitas luar negeri, dan pertukaran mahasiswa-sering ditonjolkan sebagai daya tarik karena dipercaya meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi berkualitas internasional. Dalam hal ini, calon mahasiswa dan orangtua perlu jeli dan memperhatikan dua hal. Pertama, apakah institusi luar negeri yang dipasang sebagai mitra benar-benar berkualitas. Tidak semua institusi asing bermutu. Perguruan tinggi di Indonesia bisa saja memanfaatkan gengsi dan kelatahan orang Indonesia (termasuk diri sendiri) terhadap label asing. Ada universitas terkemuka di Indonesia yang pernah terkecoh dan mengecoh publik melalui kemitraan dengan institusi yang ternyata malah hanya menawarkan program nongelar dan reputasinya biasa-biasa saja. Kadang, institusi luar negeri yang dicantumkan menggunakan nama pelesetan yang bisa mengecoh. University of Berkeley tentu tidak sama dengan University of California at Berkeley dan Nanyang Institute berbeda dengan Nanyang Technological University. Kedua, jika institusi luar negeri yang dipasang benar-benar bergengsi, betulkah ada kesepakatan timbal balik antara kedua institusi. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia tidak segan-segan mencatut nama besar seperti INSEAD, Harvard University, universitas dalam kelompok Ivy League atau universitas besar lainnya. Calon mahasiswa perlu bertanya, sejauh mana dan dalam kapasitas apa kesepakatan antara kedua institusi dilakukan, apakah ada perjanjian tertulis, manfaat apa yang bakal diperoleh mahasiswa dalam kerja sama ini. Tim dan strategi pemasaran Seperti layaknya di perusahaan, banyak perguruan tinggi mempunyai tim pemasaran khusus meski mereka kadang agak sungkan menggunakan istilah marketing. Umumnya, tim marketing ini bekerja dengan bendera humas, tim informasi studi, atau biro informasi. Di beberapa PTS swasta, tim pemasaran ini bekerja penuh waktu secara profesional dengan armada lengkap mulai dari staf relasi media, presenter, desainer brosur, sampai dengan petugas jaga pameran. Periode sibuk bagi tim ini biasanya dari Oktober sampai Mei, tetapi mereka bekerja sepanjang tahun. Di luar periode sibuk, tim marketing melakukan pembenahan internal di perguruan tinggi. Mereka merancang prospektus, brosur, dan katalog dengan cetakan dan desain yang tidak kalah mewah dengan prospektus perusahaan multi nasional. Selain itu, mereka juga mengoordinasi dosen dan wakil mahasiswa dari semua program studi yang ada dan melibatkan beberapa di antaranya dalam aneka kegiatan promosi di dalam maupun di luar kampus. Beberapa dosen pun tidak segan-segan menjalankan peran sebagai petugas promosi jurusan dalam kemasan seminar maupun pameran studi. Selama periode sibuk, berbagai macam kegiatan promosi dilakukan, baik PTS maupun PTN. Kegiatan promosi yang berkaitan langsung dengan jurusan adalah lomba untuk siswa-siswi SLTA. Program studi Sastra Inggris, misalnya, menyelenggarakan lomba pidato, debat, membaca berita, atau menulis esai dalam bahasa Inggris. Program studi teknik informatika merancang lomba desain web atau program software. Program studi desain menantang siswa SMA untuk berkreasi dengan berbagai macam desain. Acara-acara lomba ini juga memberi kesempatan menarik siswa-siswi SMA berkunjung ke kampus dan melihat-lihat fasilitas perguruan tinggi. Selain lomba, beberapa perguruan tinggi juga menyelenggarakan open house. Ada yang melakukannya di kampus, tetapi ada pula yang menyewa hotel berbintang. Dalam open house ini, berbagai keunggulan pada tiap program studi dan di tingkat perguruan tinggi dipamerkan melalui presentasi, tayangan video, foto, dan contoh produk. Seakan tidak ingin kehilangan kesempatan, ajang open house juga dipakai untuk menerima pendaftaran dan melaksanakan tes masuk saat itu juga. Kegiatan promosi tidak hanya dilakukan di kota tempat perguruan tinggi. Tim pemasaran juga melakukan perjalanan ke luar kota bahkan ke luar pulau dalam rangka "menjemput bola". Seleksi dan tes masuk juga bisa dilakukan di kota yang dikunjungi, sehingga siswa tidak harus jauh-jauh meninggalkan kota asal untuk berburu perguruan tinggi. Sekarang adalah era perguruan tinggi berburu calon mahasiswa. Upaya pemasaran tidak hanya terbatas pada kegiatan promosi sesaat, tetapi juga strategi jangka panjang berupa program menjalin relasi dan kerja sama dengan SMA. Dalam beberapa tahun belakangan, para kepala dan guru bimbingan konseling di SMA menjadi orang penting yang diperhatikan dan dimanjakan. Perguruan tinggi menggelar berbagai seminar tahunan dan mengundang mereka dengan menanggung semua biaya transportasi dan akomodasi. Ada pula perguruan tinggi yang melakukan kerja sama secara berkesinambungan misalnya program pendampingan pelajaran teknologi informasi atau revitalisasi perpustakaan di SMA. Program kerja sama ini diharapkan bisa menanamkan brand awareness di kalangan guru dan siswa SMA dan membuat mereka mengingat perguruan tinggi itu untuk dipilih di kemudian hari. Berbicara soal promosi, tidak ada kecap nomor dua. Masing-masing perguruan tinggi berupaya menampilkan keunggulan dan nilai jual. Kepala SMA/SMK, calon mahasiswa, dan orangtua perlu mencermati persaingan antar-perguruan tinggi dengan cerdas, bijak, dan mempelajari tiap tawaran dengan kritis agar bisa membuat keputusan dan pilihan yang paling baik dan sesuai di antara semua alternatif yang ada.

TANTANGAN-TANTANGAN KARIR MAHASISWA

TANTANGAN-TANTANGAN KARIR MAHASISWA

Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan karir yang dihadapi mahasiswa serta merekomendasikan bagaimana tantangan tersebut bisa diatasi. Pembahasan akan difokuskan pada tiga aspek yaitu: (1) ketidakpastian karir, (2) pengaksesan informasi dan program pengembangan karir, (3) tantangan-tantangan ekonomi dan teknologi.

Dua dekade yang lalu, keadaan politik, sosial, ekonomi dan teknologi dunia lebih stabil dan mahasiswa yang memasuki dunia kerja menikmati keuntungan (karir) yang begitu stabil. Namun, sejak saat itu dunia sudah mengalami perubahan yang drastik, termasuk globalisasi, kemajuan dalam sains dan teknologi serta restrukturisasi organisasi. Di Indonesia, kita juga mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang sains dan teknologi seperti dibidang komunikasi yang sudah diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan di negara ini. Di samping itu, dengan persaingan yang meningkat, produk-produk baru dan jasa juga sering diperkenalkan di dalam pasaran.

Dengan perubahan-perubahan ini, kesempatan baru telah muncul seperti integrasi regional. Ia tidak hanya dalam pergerakan tenaga kerja tetapi juga barang-barang dan jasa. Hal ini telah membawa kepada permintaan yang lebih jauh terhadap karir-karir baru dalam bidang teknologi, sosial, dan sains.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi permintaan perubahan ini, institusi-institusi pendidikan harus mampu mengeluarkan produksi sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kualitas dalam bidang-bidang tersebut. Intitusi-institusi pendidikan juga harus membuat perubahan dalam menawarkan program-program mereka. Jadi, tantangan-tantangan karir yang dihadapi para pelajar meliputi ketidak pastian karir, pengaksesan informasi dan program pengembangan karir dan tantangan sosial-budaya.

Ketidakpastian karir

Banyak mahasiswa yang tidak mengetahui dengan pasti tentang pemilihan karir mereka. Lingkungan luar yang berubah terlalu cepat memaksa mereka untuk memodifikasi keputusan mereka dari waktu ke waktu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam pemilihan karir sangat umum terjadi di kalangan pelajar institusi perguruan tinggi.

Para mahasiswa di Indonesia juga mempunyai tantangan dalam menentukan karir-karir mereka. Hal ini sepertinya disebabkan oleh kurangnya pengenalan terhadap metode-metode bimbingan dan penilaian karir sewaktu dibangku sekolah. Padahal, pengenalan ini akan membantu para pelajar untuk memilih dan menentukan minat, nilai dan kemampuan mereka serta mengintegrasikan aspek-aspek tersebut dalam bidang karir utama mereka. Dalam waktu yang sama, mereka tidak membuang waktu untuk mencari karir dalam bidang yang lain. Juga, masih banyak para mahasiswa yang belum diperkenalkan dengan karir-karir yang sifatnya non-tradisionil.

Oleh sebab itu, dalam membuat pilihan untuk melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi, para pelajar tidak tahu bidang apa yang secara realitasnya harus diambil. Mereka membuat pilihan semata-mata berdasarkan minat atau berdasarkan kualifikasi yang ada saja. Begitu mendapat banyak pengenalan dan masukan, mereka akan membuat perubahan pilihan. Sudah tentu, hal ini akan memberikan impak kepada program studi mereka yakni akan memperpanjang waktu dalam menyelesaikan studi.

Program-program dan penggunaan alat-alat penilaian untuk karir telah banyak diperkenalkan oleh pusat-pusat pelayanan, penempatan dan karir di seluruh dunia seperti Myers Briggs, System for Interactive Guidance and Information (SIGI) 3 dan Discover. Melalui alat-alat ini para pembimbing (counsellors) akan membantu para pelajar yang tidak mengetahui tujuan karir mereka untuk membuat penilaian secara saintifik terhadap diri mereka sendiri berdasarkan minat, nilai-nalai (values) dan kemampuan-kemampuan mereka.

Pusat-pusat karir seharusnya mempunyai unit yang memberikan pelayanan yang mefokuskan pada informasi umum tentang karir dan menghubungkan informasi tersebut dengan jurusan-jurusan mereka. Mereka juga harus menyediakan sumber-sumber bacaan tentang berbagai karir dan informasi tentang pasaran tenaga kerja. Pusat-pusat ini juga harus mempunyai literatur tentang apa yang mereka tawarkan untuk mengundang para pelajar menggunakan jasa mereka. Di samping itu, mereka juga harus memfokuskan pada pengembangan program-program yang sifatnya pelatihan pengalaman dan ketenagakerjaan untuk membantu para pelajar membuat keputusan karir seperti yang diinformasikan.

Sementara itu, para pembina karir harus bekerjasama dengan institusi-institusi penyedia (contohnya perguruan tinggi) dengan memberikan bantuan bimbingan dan pembinaan untuk mengembangkan program-program karir. Ini akan membantu para pelajar dalam memilih tawaran program studi dan karir mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan kunjungan-kunjungan ke instuitusi pendidikan ataupun mengadakan pelatihan dan seminar.

Program pengembangan karir di kampus

Sudah banyak institusi perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai pusat pelayanan karir, namun masih banyak juga yang tidak lengkap. Akibatnya, mereka tidak menyediakan unit-unit yang membantu para pelajar mendapatkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan akademik mereka untuk bersaing dengan sukses mendapatkan pekerjaan dan pelayanan di abad yang dinamik ini.

Banyak pusat-pusat tersebut yang hanya lebih memfokuskan pada penempatan kerja dan kurang memperhatikan komponen-komponen penting dalam aspek pengembangan karir (contohnya program-program dan bimbingan karir yang berfokus pada persiapan untuk ke dunia pekerjaan). Di pusat-pusat karir selalunya ada kebutuhan terhadap Pembina/pembimbing yang berkaliber di bidang pengembangan karir guna menyediakan pelayanan yang bertaraf dunia.

Akses terhadap program-program pengembangan karir seperti leadership dan mentorship juga terbatas. Para pengelola perguruan tinggi bisa menilai sendiri apakah pusat-pusat ini sudah dimaksimalkan demi kepentingan institusi mereka dan para pelajarnya. Selain pertumbuhan dalam program-program seperti ini, terdapat kebutuhan untuk ekspansi dan pengenalan yang berkelanjutan terhadap program yang baru.

Pembangunan dan perkembangan mahasiswa secara luas harus didukung dan dilaksanakan sebab ia merupakan satu proses dan satu unit yang holistik guna mencapai tujuan yang diharapkan. Perkembangan dan pembangunan mahasiswa harus meliputi sejumlah keterampilan, pengetahuan, kompetensi, kepercayaan dan sikap yang harus ditanamkan ketika mereka di perguruan tinggi. Ini semua termasuk:

. Keterampilan kognitif yang kompleks seperti refleksi dan pemikiran kritis.

. Kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan terhadap masalah-masalah praktis yang dihadapi (contohnya ketika liburan, di dalam keluarga atau aspek-aspek kedupan yang lain).

. Pemahaman dan apresiasi terhadap perbedaan-perbedaan kemanusiaan.

. Perasaan yang menyeluruh terhadap identitas, kepercayaan dan kemampuan diri, integritas, keyakinan dan tanggungjawab sipil (Journal of College Student Development. Vol 46 #5 Sept-Oct 2005 Pp 559; 560).

. Kompetensi praktis seperti membuat keputusuan, pemecahan masalah dam kerjasama tim.

Komunikasi dan akses terhadap informasi karir

Mengakses informasi karir biasanya bukanlah minat dari kebanyakan pelajar, kecuali ketika mereka masuk perguruan tinggi (itupun ketika mereka tidak tahu objektif karir mereka) dan ketika mereka akan lulus (itupun jika mereka butuh kerja). Pengembangan karir memerlukan pendekatan yang terencana dan seharusnya para pelajar memanfaatkan pusat pelayanan tersebut sepanjang mereka di kampus. Sayangnya, banyak mahasiswa yang sudah lulus mengatakan mereka jarang atau bahkan tidak pernah memanfaatkan pusat pelayanan tersebut. Ada juga yang melihat iklan tentang program yang ditawarkan, membaca brosur, tetapi tidak memanfaatkan pusat layanan tersebut. Kurangnya akses informasi karir bisa menhambat para pelajar dari membuat perencanaan laluan karir atau membuat keputusan karir seperti yang diinformasikan.

Sejalan dengan meningkatnya populasi kampus secara internasional, penggunaan internet/intranet merupakan alat yang bagus untuk berkomunikasi dengan para pelajar. Pusat-pusat karir seharusnya mempunyai website sendiri. Para pelajar harus dianjurkan dan didorong untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi.

Pusat-pusat karir harus menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan para pelajar seperti penggunaan poster, brosur, stasiun radio kampus, bulletin, rekan Pembina/pembimbing, atau anggota fakultas yang lain.

Komunikasi dengan majikan (employers) yang prospektif juga bisa dilakukan dengan menggunakan program "Job Link" yang dibuat secara khusus. Ini akan memudahkan para pelajar, staf dan para majikan untuk mengakses informasi. Kalau sebuah kampus memiliki asrama mahasiswa, kerjasama dengan pengurus dan pengelola asrama harus dibuat untuk membantu mengakses semua populasi pelajar.

Tantangan-tantangan ekonomi dan teknologi

Persaingan untuk mendapatkan pekerjaaan adalah sangat tinggi di Indonesia. Kompetisi ini menjadi lebih sengit dengan kemunculan Internet yang bisa membuat pengrekrutan secara online dan global. Para majikan mengharapkan dan memerlukan lulusan baru yang mempunyai pengalaman kerja dan berbagai keterampilan serta fleksibel. Oleh sebab itu, para pelajar harus dipersiapkan untuk mengkreasikan pekerjaan mereka sendiri bahkan kalaupun mereka sedang dalam usaha memenuhi permintaan majikan yang prospektif. Para pelajar juga perlu mengembangkan keterampilan dan kompetensi demi kelangsungan hidup di dunia pekerjaan, serta perlu mengembangkan apresiasi untuk pembelajaran yang berkesinambungan.

Sementara itu, situasi ekonomi telah memaksa para individu menunda program pelatihan di tingkat perguruan tinggi dan memasuki tempat kerja pada level yang rendah. Ada juga yang terpaksa berhenti kuliah sementara karena sedang berusaha untuk mendapatkan dana. Dalam situasi yang lain, di negara sendiri, ada juga harus memilih pilihan kedua karena pilihan yang pertama sudah tidak ada tempat sedangkan untuk keluar negara biayanya terlalu mahal.

Dalam menaggapi tantangan-tantangan ini, para spesialis karir harus memastikan bahwa para pelajar telah dilengkapi supaya dapat bertahan hidup dalam pasaran kerja yang kompetitif. Program-program seperti pekerjaan sambilan (part-time), pekerjaan musiman serta pelatihan di dalam instansi-instansi tertentu (internship) akan mmberikan para pelajar pengetahuan tentang dunia pekerjaan serta akan meningkatkan keyakinan diri mereka.

Dunia seminar pekerjaan juga akan membantu para pelajar mendapat keterampilan-keterampilan dan kompetensi tambahan yang diperlukan untuk melengkapi pencapaian akademik mereka. Sementara itu, mereka juga akan mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh para majikan. Para pelajar juga harus dibimbing tentang cara-cara yang sukses dalam merencanakan dan mengorganisasikan pencarian pekerjaan, bagaimana untuk menerima pekerjaan, bagaimana untuk menolaknya dan bagaimana untuk menjaga keyakinan diri.

Tantangan-tantangan sosial budaya

Tantangan-tantangan sosial budaya yang memberikan impak kepada para pelajar termasuk mengejar karir yang disuruh oleh orang tua, tanpa memikirkan keinginan pelajar atau faktor-faktor kelemahan dan kekuatan mereka. Ada juga yang menolak untuk berkarir dalam bidang yang mereka sukai karena secara tradisionil ianya akan dipandang mempunyai status yang lebih rendah atau bergaji kecil. Disisi lain, ada juga yang tidak memilih laluan karir tertentu karena bias jenis kelamin. Sebagai contoh, terdapat permintaan untuk perawat laki-laki, tapi pada umumnya, kaum lelaki kurang memilih karir ini sebab mempunyai resiko untuk dikritik.

Kebanyakan tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi secara individu melalui bimbingan karir. Membangun keyakinan dan kemampuan diri dan mengakui nilai-nilai positif sesorang adalah bidang yang bisa didiskusikan. Mempelajari minat para pelajar dan membantu dalam keterampilan membuat keputusan dan identitas diri juga akan sangat berguna.

Menyuruh mereka melakukan evaluasi diri dengan cara mengidentifikasi minat, keterampilan, kemampuan dan nilai-nilai serta kemudian menyelaraskan dengan tujuan karir juga akan membantu mereka dalam membuat keputusan karir mereka berbanding jika hanya bergantung pada keputusan atau saran-saran orang tua atau teman-teman.

Dalam mempersiapkan karir, para pelajar dihadapkan dengan banyak tantangan. Ia sudah menjadi tanggungjawab para pembimbing karir untuk mengetahui hal ini dan dalam menanggapinya, mengembangkan dan menyampaikan program-program yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Tantangan-tantangan karir dari pandangan mahasiswa

Berikut adalah beberapa pandangan para pelajar tentang tantangan-tantangan karir yang mereka hadapi. Ini semua dikumpulkan melalui studi eksplorasi yang hasilnya telah dirilis oleh the Jamaica Observer pada 10 Desember 2006.

1. Pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan pengalaman 3 - 5 tahun. Para mahasiswa yang begitu tamat terus melanjutkan ke program pasca sarjana juga mempunyai pandangan yang sama.

2. Mencari kerja sampingan sambil kuliah (part-time & summer empoyment). Kesempatan ini penting tidak hanya untuk menyediakan dana keperluan umum tetapi juga memberikan pengalaman kerja yang dibutuhkan. Ini juga menyediakan pengetahuan tentang dunia pekerjaan. Yang utama, kesempatan ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan membantu mengembangkan skills dan competencies.

3. Pembiayaan pendidikan. Walaupun banyak yang mendapat pinjaman pendidikan, masih banyak juga yang sukar untuk mendapatkan penjamin (guarantors). Tantangan yang lain adalah pembiayaan penjagaan (maintenance) yang meliputi akomodasi, transportasi, makan-minum dan buku-buku.

4. Kurangnya pengetahuan tentang apa yang diharapkan oleh Employers. Para mahasiswa (sebagai prospective employees) tidak mengetahui ini-kecuali 3-5 tahun pengalaman kerja. Akibatnya, mereka takut tidak tahu bagaimana berfungsi secara efektif dalam pekerjaan walaupun memiliki kualifikasi akademik yang dibutuhkan.

5. Kurangnya pengalaman praktek dalam bidang pengkhususan. Para mahasiswa percaya mereka tidak mempunyai pengalaman praktek (hands-on experience) yang mencukupi berhubung dengan program studi mereka. Oleh sebab itu, mereka lebih suka melakukan program-program yang sifatnya praktikal (structured work-study, internships, service learning).

6. Mendapatkan pembimbing/pembina karir (mentor, counsellor). Mahasiswa sangat sulit mendapatkan seseorang untuk membimbing dan membantu mengembangkan laluan karir mereka sehingga bisa mencapainya. Akibatnya, ada yang melanjutkan program yang tidak sesuai dengan minat dan harus tukar program hingga memperpanjang program studi.

7. Penawaran program yang terbatas. Terbatasnya penawaran program studi dan pasaran pekerjaan menghambat mahasiswa untuk mendapatkan kerja dan melanjutkan karir dalam area studi mereka. Untuk lulusan setingkat perguruan tinggi, banyak posisi yang diterima di bawah level poin masuk.

8. Pembayaran kembali pinjaman pelajar. Mendapatkan pekerjaan yang bisa memfasilitasi untuk pembayaran kembali pinjaman merupakan tantangan yang mereka hadapi setelah tamat kuliah. Hutang-hutang yang lain ketika mereka kuliah dan gaji yang tidak mencukupi juga merupakan isu yang harus ditangani.

9. Afiliasi agama. Afiliasi agama dan lokasi geografi mahasiswa juga merupakan tantangan yang harus dihadapi.

10. Penguasaan teknologi canggih. Di tempat kerja, ini juga dilihat sebagai hambatan bagi mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja.

11. Pembatasan izin masuk (visa). Ini juga merupakan satu tantangan bagi para mahasiswa. Para pencari kerja yang prospektif mempunyai keinginan untuk mendapatkan kesempatan bekerja di tingkat regional maupun internasional. Akan tetapi untuk melakukan hal tersebut tidak muda disebabkan oleh pembatasan-pembatasan izin masuk tertentu.

KBK dan Stagnasi Inovasi Pembelajaran di PT

KBK dan Stagnasi Inovasi Pembelajaran di PT

Kurikulum di Perguruan Tinggi (PT) yang semulai berbasis isi berubah menjadi berbasis kompetensi berjalan sangat lamban dan menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait dengan model-model pembelajaran untuk mengiringi jalannya perubahan kurikulum dimaksud. Padahal, esensi perubahan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah melaksanakan proses pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa bukan pada dosen. Bahkan, di sebagain PTN dan sebagian besar PTS kondisinya masih disibukkan oleh penataan institusi (capacity building), perubahan main set yang merujuk kepada kebijakan paradigma baru PT.

Tuntutan KBK, bagi dosen mampu memformulasikan komponen desain instruksional, penguasaan materi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana pembelajaran yang terintegrasi dalam upaya mengembangkan semua potensi mahasiswa. Konsekuensinya, inovasi dan kreatifitas dosen dalam mengembangkan model-model pembelajaran sangat dibutuhkan dalam rangka menghasilkan peserta didik yang sanggup bersaing di era globalisasi. Salah satu model yang berkembang melalui problem based learning (PBL), bersifat dinamis berbasis pemecahan masalah, interaktif dan kemajuan belajar yang didasarkan pada penguasaan kompetensi serta produktif sebagai dasar acuannya.

Untuk itu, hendaknya dosen pertama, memfasilitasi sumber belajar baik berupa buku rujukan, hand-out kuliah, journal, bahan kuliah yang berasal dari hasil penelitian dan waktu yang memadai kepada peserta belajar. Kedua, memotivasi mahasiswa dengan memberi perhatian cukup kepada mahasiswa. Memberi materi yang relevan dengan tingkat kemampuan mahasiswa dan dengan situasi yang kontektual. Memberi semangat dan kepercayaan pada mahasiswa bahwa ia dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Memberi kepuasan pada mahasiswa terhadap pembelajaran yang kita jalankan. Ketiga, memberi tutorial yakni pada tataran menunjukkan jalan/cara/ metode yang dapat membantu mahasiswa menelusuri dan menemukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Keempat, memberi umpan balik sebagai bentuk monitoring dan mengkoreksi jalan pikiran/hasil kinerjanya agar mencapai sasaran yang optimum sesuai kemampuannya.

Stagnasi inovasi pembelajaran

Namun, faktanya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh perubahan paradigma pembelajaran disebabkan oleh masih dijumpai cara pandang dosen, bahwa mengajar merupakan pekerjaan yang remeh dan sepele tanpa mempertimbangkan aspek pedagogi dan andragogi peserta belajar. Mengajar tak ubahnya merupakan kegiatan rutin bahkan tanpa persiapan yang memadai, bahkan dilaksanakan dengan mendaur ulang bahan kuliah yang sudah usang. Model pembelajaran yang diretapkan berkisar pada how to transfer of knowledge ketimbang pada tataran bagaimana peserta didik menguasai kompetensi yang ingin dicapai. Aspek senioritas dosen dan berbagai atribut lainnya menambah runyamnya dalam berinovasi.

Sementara itu, infrastruktur TIK yang dibagun melalui proyek INHERENT dari DIKTI sebagai resourses sharing belum dimanfaatkan secara optimal masih dan masih tertumpu pada beberapa PTN penggagas belum memiliki sumbangan yang berarti sebagai sumber belajar sebagai open sources. Khusus di beberapa PTN/ simpol node keberadaan TIK masih dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis misalnya listrik yang sering padam dan belum menumbuhkan budaya pembelajaran berbasis TIK. Kurang tanggapnya dosen dalam menyikapi perubahan TIK yang radikal dapat menghambat jalannya transformasi pengembangan pembelajaran dan berimbas pada implementasi KBK.

Kondisi ini diperparah keberadaan pusat sumber pembelajaran di PT belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan bahkan di sebagain besar PT kita belum memiliki lembaga berupa pusat sumber belajar (PSB). Sungguh sangat ironis bila dibandingkan dengan PT yang sudah maju. PSB memiliki peran yang sangat strategis bahkan ditopang oleh berbagai journal pembelajaran yang memadai, bidang kimia misalnya tersedia Journal of Chemical Education.

Kendala lain, masih menyelimuti tumbuhnya kreatifitas dosen dalam konteks pembelajaran adalah belum terjadi meritokrasi antara kegiatan penelitian dan pengajaran serta upaya penggalian bidang ilmu yang ditekuni belum sepenuhnya gayut dan singkron, akibatnya yang terjadi dosen asal mengajar saja. Padahal, pendidikan dan pengajaran serta penelitian idealnya merupakan suatu siklus yang saling terkait.

Kegiatan monitoring perkulihanan dilakukan hanya pelengkap borang akreditasi. Belum digunakan sebagai indikator kinerja akademik dosen yang didalamnya termaktup tentang beban ekivalen, keseriusan dalam menjalankan tri dharma maupun komitmen dosen untuk memajukan institusi.

Dari hasil berbagai penelitian terkini yang dilansir dalam journal of mathematics, science and technology, (2007), menunjukkan bahwa dampak dari inovasi dosen dalam konteks pengembangan model pembelajaran sangat berpengaruh terhadap perolehan, sikap, penampilan dan penguasaan konsep dari materi yang dipelajarainya.

Re-orientasi Paradigma Pembelajaran

Untuk menggapai tuntutan KBK dan pengembangan pembelajaran dibutuhkan transparansi dalam pengelolaan pembelajaran melalui monitoring pembelajaran baik secara manual maupun online. Bahkan disebagaikan PT telah menerapkan indek prestasi (IP) dosen sebagai indikator kinerja akademik dosen. Re-orientasi dan perubahan paradigma pembelajaran yang terpusat kepada mahasiswa sejalan dengan tuntutan transparansi proses pendidikan yang sedang digalakkan oleh DIKTI. PT berkewajiban menginformasikannya secara transparan dan akuntabilitas proses penyelenggaraan pendidikan kepada publik.

Untuk itu, perluasan hibah kompetitif pembelajaran di perluas, penelitian tindakan kelas (PTK) sangat dibutuhkan. Selama ini, hibah pembelajaran hanya diperuntukkan bagi dosen LPTK. Melalui grand ini diharapkan dosen memahami akar masalah, penyebab masalah dan solusi alternatif. Menumbuhkan sarana TIK bagi dosen sebagai sarana berinovasi pembelajaran berbasis multimedia dan berkomunikasi antar sejawat sesuai dengan bidang yang diemban tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Beberapa rekomendasi penting, inovasi pembelajaran dalam perspektif global berbasis TIK merupakan support untuk pembelajaran yang berkembang secara signifikan sejak tahun 2000, ditulis secara komprehensif oleh Svava Bjarson (2006) dalam bukunya yang bertajuk Technology in Borderless Higher Education.

Di negara-negara maju, dalam tataran teknis rekomendasi kongkrit untuk merespon revolusi pembelajaran terhadap perubahan kurikulum sejalan dengann dengan perubahan paradigma pembelajaran dikelas secara konsisten dengan mempertimbangkan tujuan umum yang ingin dicapai terkait dengan institusi terkait dengan TIK, pencitraan publik. Model ini dikembangkan sebagai upaya menindaklanjuti reformasi pembelajaran di PT yang terkait dengan daya saing dan kualitas pendidikan.

Selaras dengan itu, re-orientasi pembelajaran di PT sudah sepantasnya ditata ulang dengan meninjau visi nya. Orientasi yang merujuk pada pembelajaran berbasis TIK sudah sepatutnya dituangkan dalam rencana strategis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kebijakan institusi. Membudayakan TIK di kalangan dosen dan mahasiswa yang selanjutnya diterapkan dalam pembelajaran yang difasilitasi oleh institusi merupakan kegiatan rutin yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Perubahan kurikulum di PT tidak akan banyak maknanya tanpa diimbangi oleh tindakan kongkrit di dalam kelas. Sungguh sangat kontradiktif kondisi ini apabila dilewatkan begitu saja bagi para pemangku dan pelaku kebijakan. Pada akhirnya, diadopsinya KBK melalui perubahan paradigma pembelajaran sangat bergantung kepada komitmen pengelola dan daya dukung lingkungan akademis. Akankah penyelenggaraan PT berkualitas? Waktu yang akan menjawabnya karena pilihan ada ditangan kita sendiri.

Kehadiran Perguruan Tinggi Asing (PTA), TANTANGAN sekaligus ANCAMAN

Kehadiran Perguruan Tinggi Asing (PTA), TANTANGAN sekaligus ANCAMAN

Polemik boleh tidaknya perguruan tinggi asing beroperasi di Tanah Air terus berlangsung. Perbedaan pendapat dan sikap itu tak hanya terjadi di perguruan tinggi, tapi juga terjadi diantara pengambil kebijakan pemerintah. Kehadiran perguruan tinggi asing (PTA) di Indonesia, memunculkan sikap yang bermacam-macam. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal "Ical" Bakrie, saat pidato pertama kali seusai pelantikannya, menekankan perlunya liberalisasi pendidikan. Alasannya saat ini kompetisi dilakukan bukan lagi melalui otot atau fisik tapi melalui otak. Saat ini, kata Ical, hidup pada dunia generasi ketiga, yakni high technology, Karena itu, sudah saatnya pemerintah membuka diri terhadap perkembangan dunia teknologi, termasuk di dalamnya adalah dunia pendidikan, katanya. (harian sindo 12-03-06)

Peningkatan pendidikan dalam negeri, sebagian besar memang masih tertinggal jauh dengan perguruan tinggi asing. Meski, bukan kebetulan pula jika UGM beberapa waktu lalu masuk dalam 100 perguruan tinggi internasional terbaik dalam bidang seni dan humaniora. Sayangnya, prestasi itu belum di ikuti perguruan tinggi lainnya. Perlunya kehadiran PTA, tidak hanya karena faktor mutu pendidikan saja, namun yang tak kalah penting adalah faktor ekonomi, yakni penambahan devisa negara. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian triliunan rupiah dalam setiap tahunnya akibat larinya para pelajar ke luar negeri. Kehilangan devisa itu ditambah efek domino akibat kehadiran para pelajar tersebut, seperti keuntungan di bidang pariwisata.

Deputi Pendidikan dan Aparatur Negara Menko Kesra Fuad Abdul Hamied mencatat, sedikitnya Rp. 3,7 Triliun habis di Australia akibat banyaknya pelajar Indonesia yang belajar di Negeri Kangguru itu. Sementara itu, di Inggris sudah mencapai Rp. 308 miliar. Uang sebesar itu sebenarnya bisa membuat puluhan perguruan tinggi, katanya dalam diskusi "Internasionalisasi Perguruan Tinggi" di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Jika dilihat dari data statistik, para pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri dari tahun ke tahun terus meningkat. Di Australia ada sekitar 18 ribu, di Inggris 1.150 dan masih banyak lagi di Amerika, Timur Tengah dan Asia Tenggara sendiri. Saat ini sudah lebih dari dua ribu mahasiswa Indonesia berada di Malaysia dan Singapura. Fuad heran dengan masih kuatnya penolakan perguruan tinggi dalam negeri terhadap kehadiran PTA. Padahal kehadiran PTA bisa memacu kompetisi pendidikan di Indonesia, dan masyarakat memiliki perbandingan untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu perlu digulirkan wacana Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Masyarakat.

Kalangan perguruan tinggi, memang menanggapi kehadiran perguruan tinggi asing (PTA) secara beragam. Ada yang setuju dan ada yang menolak. Kehadiran PTA sangat dilematis bagi perguruan tinggi dalam negeri dan pemerintah. Satu sisi kehadirannya diperlukan agar devisa tidak hilang, tetapi disisi lain bisa mengancam perguruan tinggi dalam negeri. Sementara masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, saat ini memilih PTA. Seharusnya kehadiran PTA menjadi tantangan bagi pelaku pendidikan di Indonesia, sehingga memunculkan semangan untuk terus memperbaiki kualitasnya. Bahkan kalangan DPR mengakui kehadiran PTA sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara Pemerintah lambat meresponnya. Selain itu pula mereka mengakui dan bisa memaklumi kualitas PTA dibandingkan perguruan tinggi dalam negeri. Wajar apabila para orangtua berloba-lomba menyekolahkan putra-putrinya ke luar negeri. Hal ini merupakan hak individu masyarakat untuk menentukan masa depan pendidikan putra-putri mereka.

Mengutip pernyataan Managing Director INTI College Indonesia, Sudino Lim SE bahwa keberadaan PTA di Indonesia diharapkan bisa memacu percepatan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, mulai dari kurikulum, sistem pendidikan, proses pembelajaran dan lain-lain. Sedangkan dilihat dari pangsa pasarnya, hadirnya PTA bukan ancaman bagi perguruan tinggi di dalam negeri, karena PTA sudah memiliki pangsa pasar sendiri. Pembukaan program PTA di Indonesia justru akan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah. Dari segi ekonomi, devisa tidak akan hilang. Apalagi, saat ini jumlah pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri cukup besar.

Dibukanya keran perdagangan bebas juga memungkinkan universitas luar negeri membuka cabang di Indonesia. Siap tidak siap, kompetisi tentu saja akan semakin ketat karena tidak hanya bersaing dengan sesama universitas lokal, para pendatang luar juga harus dihadapi. Kerjasama antara PTA dengan perguruan tinggi dalam negeri pada dasarnya merupakan upaya universitas untuk diakui di dunia Internasional dan mensejajarkan diri dengan universitas dari luar negeri. Langkah ini dilakukan agar lulusan perguruan tinggi dalam negeri tersebut memiliki kompetensi yang diperlukan untuk bisa bekerja dan merebut peluang kerja di luar negeri, selain di dalam negeri sendiri. Dengan pola inilah, maka perguruan tinggi dalam negeri dapat menghasilkan Lulusan yang dapat GO International untuk meraih peluang kerja diluar negeri, sehingga akan meningkatkan citra Bangsa Indonesia di mata dunia

Perguruan Tinggi Perlu Kembangkan Pertukaran Program Internasional

Perguruan Tinggi Perlu Kembangkan Pertukaran Program Internasional

Jumat, 23 Mei 2008
JAKARTA, JUMAT - Perguruan tinggi Indonesia harus mulai mengembangkan pertukaran program internasional dengan perguruan tinggi dari negara-negara lain. Program ini untuk menyiapkan lulusan peguruan tinggi Indonesia siap bersaing masuk di pasar global.
"Kondisi sosial sudah berubah jauh dan perkembangan pengetahuan juga maju pesat. Indonesia harus siap dengan perubahan itu. Dalam bidang pendidikan, kerjasama internasional dengan lembaga pendidikan di belahan negara lain harus dilakukan dalam berbagai bentuk," kata Rektor Bina Nusantara University, Geraldus Pola, dalam seminar menyambut Dies Natalis Universitas Negeri Jakarta (UNJ), di Jakarta, Jumat (23/5).
Menurut Geraldus, pengalaman untuk bisa masuk dalam dunia internasional itu idealnya sudah bisa dirasakan peserta didik saat di bangku kuliah. Perguruan tinggi berkolaborasi dalam riset, seminar, pertukaran pengajar dan pelajar, hingga penyelenggaraan dual degree program."Untuk bisa melaksanakan pertukaran program internasional harus ada banyak yang perlu dibenahi, terutama untuk memenuhi standar internasional. Keuntungan yang diperoleh banyak karena lulusan kita jadi mudah masuk ke pasar global, misalnya mudah untuk bekerja di negara lain secara kompetitif," kata Geraldus.
Untuk internasionalisasi pendidikan ini perlu ada jaminan kualitas, networking, dan alokasi sumber daya yang memenuhi standar nasional. Tujuannya supaya perguruan tinggi di Indonesia bisa juga diakui kurikulumnya di dunia internasional. (ELN)

Timor Leste Hanya Punya Tiga Perguruan Tinggi

Timor Leste Hanya Punya Tiga Perguruan Tinggi

Kamis, 18 September 2008
BANDUNG, KAMIS - Pascakekacauan usai kemerdekaan Timor Leste, hanya ada tiga perguruan tinggi di bekas provinsi Indonesia tersebut. Kualitasnya pun di bawah standar internasional. Maka, tak heran banyak mahasiswa Timor Leste belajar ke Indonesia, termasuk Jawa Barat.
Demikian masalah yang diungkapkan seusai pertemuan Menteri Luar Negeri Timor Leste, Lesea Zacarias Aibano Da Costa dengan Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf di Bandung, Kamis (18/9). Mahasiswa Timor Leste memiliki antusias tinggi untuk belajar di Jawa Barat.
Lesea mengatakan, provinsi tersebut menjadi tujuan mereka karena di ibu kota Jabar yaitu Bandung, banyak perguruan tinggi berkualitas. Terdapat 300 mahasiswa Timor Leste yang belajar di Jabar dengan jenjang S1. Mereka sudah datang sejak tiga tahun lalu.
Sebagian besar mengambil kajian ilmu komunikasi dan teknologi. Para mahasiswa itu ditempatkan antara lain di Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Komputer Indonesia. Dede mengatakan, jumlah mahasiswa Timor Leste di Jabar akan terus ditambah.
Dalam tiga tahun mendatang, lebih dari 300 mahasiswa Timor Leste akan didatangkan lagi ke Jabar. M ahasiswa yang mendaftar di perguruan tidak dipersulit dan dalam proses belajarnya diberi kemudahan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berniat mendorong perguruan tinggi di Timor Leste.
"Banyak sarjana kita yang siap ke Timor Leste untuk dikirim kesana. Mereka bisa memberi pembinaan terhadap perguruan tinggi di Timor Leste," kata Dede. Sejumlah guru dari Jabar tengah dikaji untuk pergi ke Timor Leste guna memberikan masukan tentang pendidikan.
Selain itu, ada kemungkinan mahasiswa Jabar juga berkunjung ke Timor Leste. Dede mengatakan, Pemprov Jabar bersama pemerintah Timor Leste sedang mencari formulasi terbaik dalam bidang pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dadang Dally mengatakan, mahasiswa Timor Leste ingin belajar lebih baik untuk meningkatkan sumber daya manusia di negaranya.

Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang

Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang

Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang Oleh : Nurkolis
Profesor Toshiko Kinosita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang (Kompas, 24 Mei 2002).
Pendapat Guru Besar Universitas Waseda Jepang tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang, setelah selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka pangjang. Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang.
Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif.
Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan life skill dan broad based education yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini. Di Amerika Serikat (1992) seseorang yang berpendidikan doktor penghasilan rata-rata per tahun sebesar 55 juta dollar, master 40 juta dollar, dan sarjana 33 juta dollar. Sementara itu lulusan pendidikan lanjutan hanya berpanghasilan rata-rata 19 juta dollar per tahun. Pada tahun yang sama struktur ini juga terjadi di Indonesia. Misalnya rata-rata, antara pedesaan dan perkotaan, pendapatan per tahun lulusan universitas 3,5 juta rupiah, akademi 3 juta rupiah, SLTA 1,9 juta rupiah, dan SD hanya 1,1 juta rupiah.
Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-meneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya. (Walter W. McMahon dan Terry G. Geske, Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity, USA: University of Illionis, 1982, h.121).
Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.
Nilai
Balik Pendidikan
Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20 % dibanding 15 %. Sementara itu di negara-negara maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik yaitu 9 % dibanding 13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi (Ace Suryadi, Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi. Balai Pustaka: Jakarta, 1999, h.247).
Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata sebesar 27 %, pendidikan menengah 15 %, dan pendidikan tinggi 13 %. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil. Jelas sekali bahwa pendidikan dasar memberikan manfaat sosial yang paling besar diantara tingkat pendidikan lainnya. Melihat kenyataan ini maka struktur alokasi pembiayaan pendidikan harus direformasi. Pada tahun 1995/1996 misalnya, alokasi biaya pendidikan dari pemerintah Indonesia untuk Sekolah Dasar Negeri per siswa paling kecil yaitu rata-rata hanya sekirat 18.000 rupiah per bulan, sementara itu biaya pendidikan per siswa di Perguruan Tinggi Negeri mendapat alokasi sebesar 66.000 rupiah per bulan. Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro suatu ketika mengemukakan bahwa alokasi dana untuk pendidikan tinggi negeri 25 kali lipat dari pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang lebih banyak dialokasikan pada pendidikan tinggi justru terjadi inefisiensi karena hanya menguntungkan individu dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Reformasi alokasi biaya pendidikan ini penting dilakukan mengingat beberapa kajian yang menunjukkan bahwa mayoritas yang menikmati pendidikan di PTN adalah berasal dari masyarakat mampu. Maka model pembiayaan pendidikan selain didasarkan pada jenjang pendidikan (dasar vs tinggi) juga didasarkan pada kekuatan ekonomi siswa (miskin vs kaya). Artinya siswa di PTN yang berasal dari keluarga kaya harus dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang berasal dari keluarga miskin. Model yang ditawarkan ini sesuai dengan kritetia equity dalam pembiayaan pendidikan seperti yang digariskan Unesco.
Itulah sebabnya Profesor Kinosita menyarankan bahwa yang diperlukan di Indonesia adalah pendidikan dasar dan bukan pendidikan yang canggih. Proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknnya bertumpu pada empat pilar yaitu learning to know, learning to do, leraning to be dan learning live together yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar yaitu membaca, menulis, mendengar, menutur, menghitung, meneliti, menghafal dan menghayal. Anggaran pendidikan nasional seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun. Selain itu pendidikan dasar seharusnya �benar-benar� dibebaskan dari segala beban biaya. Dikatakan �benar-benar� karena selama ini wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah tidaklah gratis. Apabila semua anak usia pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya.
Fungsi
Non Ekonomi
Ketiga, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin (Yin Cheong Cheng, School Effectiveness and School-Based Management: A Mechanism for Development, Washington D.C: The Palmer Press, 1996, h.7).
Fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demoktratis. Selain itu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.
Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya. Dengan demikian semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan akan lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional.
Fungsi kependidikan merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individual pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (life long learning), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar.
Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semakin berpendidikan maka makin baik status sosial seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik dari pada yang kurang berpendidikan. Orang yang berpendidikan diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi/uang apalagi untuk memperkaya diri sendiri.
Kesimpulan
Jelaslah bahwa investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tetapi lebih luas lagi yaitu perkembangan ekonomi. Selama orde baru kita selalu bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hancur lebur karena tidak didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berpendidikan. Orde baru banyak melahirkan orang kaya yang tidak memiliki kejujuran dan keadilan, tetapi lebih banyak lagi melahirkan orang miskin. Akhirnya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian orang dan dengan tingkat ketergantungan yang amat besar.
Perkembangan ekonomi akan tercapai apabila sumber daya manusianya memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator hasil pendidikan yang baik. Inilah saatnya bagi negeri ini untuk merenungkan bagaimana merencanakan sebuah sistem pendidikan yang baik untuk mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu pendidikan juga sebagai alat pemersatu bangsa yang saat ini sedang diancam perpecahan. Melalui fungsi-fungsi pendidikan di atas yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan maka negeri ini dapat disatukan kembali. Dari paparan di atas tampak bahwa pendidikan adalah wahana yang amat penting dan strategis untuk perkembangan ekonomi dan integrasi bangsa. Singkatnya pendidikan adalah sebagai investasi jangka panjang yang harus menjadi pilihan utama.
Bila demikian, ke arah mana pendidikan negeri ini harus dibawa? Bagaimana merencanakan sebuah sistem pendidikan yang baik? Marilah kita renungkan bersama.
Nurkolis, Dosen Akademi Pariwisata Nusantara Jaya di Jakarta.

Kehadiran Perguruan Tinggi Asing (PTA), TANTANGAN sekaligus ANCAMAN

Kehadiran Perguruan Tinggi Asing (PTA), TANTANGAN sekaligus ANCAMAN

Polemik boleh tidaknya perguruan tinggi asing beroperasi di Tanah Air terus berlangsung. Perbedaan pendapat dan sikap itu tak hanya terjadi di perguruan tinggi, tapi juga terjadi diantara pengambil kebijakan pemerintah. Kehadiran perguruan tinggi asing (PTA) di Indonesia, memunculkan sikap yang bermacam-macam. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal "Ical" Bakrie, saat pidato pertama kali seusai pelantikannya, menekankan perlunya liberalisasi pendidikan. Alasannya saat ini kompetisi dilakukan bukan lagi melalui otot atau fisik tapi melalui otak. Saat ini, kata Ical, hidup pada dunia generasi ketiga, yakni high technology, Karena itu, sudah saatnya pemerintah membuka diri terhadap perkembangan dunia teknologi, termasuk di dalamnya adalah dunia pendidikan, katanya. (harian sindo 12-03-06)

Peningkatan pendidikan dalam negeri, sebagian besar memang masih tertinggal jauh dengan perguruan tinggi asing. Meski, bukan kebetulan pula jika UGM beberapa waktu lalu masuk dalam 100 perguruan tinggi internasional terbaik dalam bidang seni dan humaniora. Sayangnya, prestasi itu belum di ikuti perguruan tinggi lainnya. Perlunya kehadiran PTA, tidak hanya karena faktor mutu pendidikan saja, namun yang tak kalah penting adalah faktor ekonomi, yakni penambahan devisa negara. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian triliunan rupiah dalam setiap tahunnya akibat larinya para pelajar ke luar negeri. Kehilangan devisa itu ditambah efek domino akibat kehadiran para pelajar tersebut, seperti keuntungan di bidang pariwisata.

Deputi Pendidikan dan Aparatur Negara Menko Kesra Fuad Abdul Hamied mencatat, sedikitnya Rp. 3,7 Triliun habis di Australia akibat banyaknya pelajar Indonesia yang belajar di Negeri Kangguru itu. Sementara itu, di Inggris sudah mencapai Rp. 308 miliar. Uang sebesar itu sebenarnya bisa membuat puluhan perguruan tinggi, katanya dalam diskusi "Internasionalisasi Perguruan Tinggi" di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Jika dilihat dari data statistik, para pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri dari tahun ke tahun terus meningkat. Di Australia ada sekitar 18 ribu, di Inggris 1.150 dan masih banyak lagi di Amerika, Timur Tengah dan Asia Tenggara sendiri. Saat ini sudah lebih dari dua ribu mahasiswa Indonesia berada di Malaysia dan Singapura. Fuad heran dengan masih kuatnya penolakan perguruan tinggi dalam negeri terhadap kehadiran PTA. Padahal kehadiran PTA bisa memacu kompetisi pendidikan di Indonesia, dan masyarakat memiliki perbandingan untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu perlu digulirkan wacana Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Masyarakat.

Kalangan perguruan tinggi, memang menanggapi kehadiran perguruan tinggi asing (PTA) secara beragam. Ada yang setuju dan ada yang menolak. Kehadiran PTA sangat dilematis bagi perguruan tinggi dalam negeri dan pemerintah. Satu sisi kehadirannya diperlukan agar devisa tidak hilang, tetapi disisi lain bisa mengancam perguruan tinggi dalam negeri. Sementara masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, saat ini memilih PTA. Seharusnya kehadiran PTA menjadi tantangan bagi pelaku pendidikan di Indonesia, sehingga memunculkan semangan untuk terus memperbaiki kualitasnya. Bahkan kalangan DPR mengakui kehadiran PTA sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara Pemerintah lambat meresponnya. Selain itu pula mereka mengakui dan bisa memaklumi kualitas PTA dibandingkan perguruan tinggi dalam negeri. Wajar apabila para orangtua berloba-lomba menyekolahkan putra-putrinya ke luar negeri. Hal ini merupakan hak individu masyarakat untuk menentukan masa depan pendidikan putra-putri mereka.

Mengutip pernyataan Managing Director INTI College Indonesia, Sudino Lim SE bahwa keberadaan PTA di Indonesia diharapkan bisa memacu percepatan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, mulai dari kurikulum, sistem pendidikan, proses pembelajaran dan lain-lain. Sedangkan dilihat dari pangsa pasarnya, hadirnya PTA bukan ancaman bagi perguruan tinggi di dalam negeri, karena PTA sudah memiliki pangsa pasar sendiri. Pembukaan program PTA di Indonesia justru akan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah. Dari segi ekonomi, devisa tidak akan hilang. Apalagi, saat ini jumlah pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri cukup besar.

Dibukanya keran perdagangan bebas juga memungkinkan universitas luar negeri membuka cabang di Indonesia. Siap tidak siap, kompetisi tentu saja akan semakin ketat karena tidak hanya bersaing dengan sesama universitas lokal, para pendatang luar juga harus dihadapi. Kerjasama antara PTA dengan perguruan tinggi dalam negeri pada dasarnya merupakan upaya universitas untuk diakui di dunia Internasional dan mensejajarkan diri dengan universitas dari luar negeri. Langkah ini dilakukan agar lulusan perguruan tinggi dalam negeri tersebut memiliki kompetensi yang diperlukan untuk bisa bekerja dan merebut peluang kerja di luar negeri, selain di dalam negeri sendiri. Dengan pola inilah, maka perguruan tinggi dalam negeri dapat menghasilkan Lulusan yang dapat GO International untuk meraih peluang kerja diluar negeri, sehingga akan meningkatkan citra Bangsa Indonesia di mata dunia.
.

Komersialisasi Pendidikan Tinggi

Komersialisasi Pendidikan Tinggi

April 17, 2008
Rating :

Perguruan tinggi merupakan suatu wadah yang digunakan untuk Research & Development (R&D) serta arena penyemaian manusia baru untuk menghasilkan generasi yang memiliki kepribadian serta kompetensi keilmuan sesuai bidangnya. Secara umum dunia pendidikan memang belum pernah benar-benar menjadi wacana publik di Indonesia, dalam arti dibicarakan secara luas oleh berbagai kalangan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan urusan pendidikan. Namun demikian, bukan berarti bahwa permasalahan ini tidak pernah menjadi perhatian.

Munculnya berbagai cara yang mengarah pada pelanggaran etika akademik yang dilakukan perguruan tinggi kita untuk memenangkan persaingan, menunjukkan bahwa pendidikan kini cenderung dipakai sebagai ajang bisnis. Pola promosi yang memberikan kemudahan dan iming-iming hadiah merupakan suatu gambaran bahwa perguruan tinggi tersebut tidak ada inovasi dalam hal kualitas pendidikan. Kecenderungan tersebut akan menghancurkan dunia pendidikan, karena akhirnya masyarakat bukan kuliah untuk meningkatkan kualitas diri, melainkan hanya mengejar hadiah & gelar untuk prestise. Kondisi pendidikan tinggi saat ini cukup memprihatinkan. Ada PTS yang mengabaikan proses pendidikan. Bahkan ada PTS yang hanya menjadi mesin pencetak uang, bukan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal Ini yang membuat persaingan menjadi semakin tidak sehat.

Produk lulusan perguruan tinggi yang proses pendidikannya asal-asalan dan bahkan akal-akalan, juga cenderung menghalalkan segala cara untuk merekrut calon mahasiswa sebanyak-banyaknya, dengan promosi yang terkadang menjebak dengan iming-iming hadiah yang menggiurkan. Apakah ini gambaran pendidikan berkualitas ?. Semoga masyarakat dan orang tua yang akan menyekolahkan putra putrinya tidak terjebak pada kondisi tersebut dan lebih bijak dalam memilih perguruan tinggi, sehingga putra-putrinya tidak terkesan asal kuliah.

Ditengah besarnya angka pengangguran di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 45 juta orang, langkah yang harus ditempuh adalah mencari pendidikan yang baik dan bermutu yang dibutuhkan pasar. Bukan hanya murah saja dan asal. Tidak dipungkiri lagi bahwa selama ini, dunia industri kesulitan mencari tenaga kerja dengan keahlian tertentu untuk mengisi kebutuhan pekerjaan. Bila membuka lowongan, yang melamar biasanya banyak, namun hanya beberapa yang lulus seleksi.

Pasalnya jarang ada calon pegawai lulusan perguruan tinggi atau sekolah, yang memiliki keahlian yang dibutuhkan, karena kebanyakan berkemampuan rata-rata untuk semua bidang. Jarang ada yang menguasai bidang-bidang yang spesifik. Hal ini tentunya menyulitkan pihak pencari kerja, karena harus mendidik calon karyawan dulu sebelum mulai bekerja.

Sebagian besar perguruan tinggi atau sekolah mendidik tenaga ahli madya (tamatan D.III) tetapi keahliannya tidak spesifik.

Lebih parah lagi, bahkan ada PTS di Jakarta yang memainkan range nilai untuk meluluskan mahasiswanya, karena mereka takut, ketika selesai ujian akhir (UTS/UAS) banyak mahasiswanya yang tidak lulus alias IP/IPK nasakom. Sehingga mereka lulus dengan angka pas-pasan yang sebenarnya mahasiswa tersebut tidak lulus. Ini adalah cermin dari proses PEMBODOHAN BANGSA bukan mencerdaskan BANGSA. Dalam hal ini semua pihak harus melakukan introspeksi untuk bisa memberi pelayanan pendidikan yang baik & berkualitas. Kopertis, harus bersikap tegas menindak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang melanggar dan mensosialisasikan aturan yang tak boleh dilanggar oleh PTS. Pengelola perguruan tinggi juga harus menghentikan semua langkah yang melanggar aturan. Kunci pengawasan itu ada secara bertahap di tangan Ketua Program Studi, Direktur, Dekan, Rektor dan Ketua Yayasan.

Selain itu pula, apa yang menjadi barometer yang menunjukkan eksistensi sebuah perguruan tinggi? Untuk saat ini opini publik dan beberapa kalangan masyarakat bahwa eksistensi sebuah Perguruan Tinggi dilihat dari kuantitas mahasiswanya bukan kualitasnnya. Nah ini jelas sudah terlihat faktanya bahwa pendidikan di Indonesia hanya menjadi komoditi bisnis semata.

Menatap masa depan berarti mempersiapkan generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap pembelajaran dan merupakan terapi kesehatan jiwa bagi anak bangsa, harapan kami semoga komersialisasi pendidikan tinggi tidak menjadi sebuah komoditi bisnis semata, akan tetapi menjadi arena untuk meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan IPTEK, sehingga kita bisa mempersiapkan tenaga handal ditengah kompetisi global. mulailah dari diri sendiri untuk berbuat sesuatu guna menciptakan pendidikan kita bisa lebih baik dan berkualitas, karena ini akan menyangkut masa depan anak-anak kita dan Juga Bangsa Indonesia.

FENOMENA INUL DAN PENDIDIKAN TINGGI

KOMPAS, 5/5/03
FENOMENA INUL DAN PENDIDIKAN TINGGI
Respons terhadap tulisan W. D. Widodo
Sofian Effendi*
Gara-gara berdangdut dengan goyangan ngebornya yang hot dan asyiik, Inul Daratista
menjadi satu-satunya penyayi dangdut yang masuk dalam Newsweek dan Times. Jarang
orang lain mampu mencapai record seperti itu. Ketika saya membaca tulisan Winarso
Dradjat Widodo, Ph.D. di Kompas edisi 1 Mei, saya jadi berfikir, apakah UGM sedang
mengalami fenomena Inul? Fikiran ini muncul karena seorang ilmuwan, pemegang gelar
Doctor of Philosophy, melakukan seperti yang dibuat Oma Irama pada Inul, “menuduh”
bahwa UGM dan beberapa PTN telah menyebabkan pendidikan tinggi mahal dan
sekaligus amburadul. Tuduhan tersebut sangat tidak beralasan dan mengandung
kelemahan logika.
Saya menemukan paling tidak ada 5 logical fallacies dalam tulisan tersebut. Pertama,
penulis menganggap uniformitas adalah lebih baik dari suatu yang mandiri. Di atas
landasan logika tersebut penulis menyimpulkan bahwa sistem penerimaan mahasiswa
yang diikuti oleh banyak PT – seperti UMPTN dan SPMB – akan lebih memperbesar
peluang para lulusan SLTA untuk diterima di PT. Kita semua tahun bahwa realitasnya
bukan demikian, karena ada rayonisasi dalam pelaksanaan ujian masuk bersama emacam
itu. Kedua, penulis berargumentasi, dengan silogisme yang keliru, bahwa penerimaan
calon mahasiswa akan lebih ditentukan oleh “kesanggupan membayar biaya pendidikan”.
Hanya dari membaca Butir Keempat dari pengumuman publik UGM tentang UM-UGM,
serta merta penulis menyimpulkan bahwa keputusan UGM akan lebih ditentukan oleh
besarnya sumbangan yang dicantumkan oleh calon mahasiswa. Kesimpulan penulis
tersebut amat misleading dan dapat menebarkan bibit-bibit kecurigaan di masyarakat kita
yang oleh Francis Fukuyama dipandang memiliki karakteristik bangsa low trust. Dengan
alasan ini saja UGM sudah memiliki landsan hukum yang cukup kuat untuk mengajukan
somasi kepada seorang penghasut.
Kedua, penulis secara subyektif menyimpulkan bahwa kadar pengetahuan sesorang
ditentukan oleh kelulusannya dari SMU. Kalau argumentasi ini diterima, maka logikanya
tingkat pengetahuan siswa SMU pada saat menempuh ujian UM-UGM secara signifikan
akan berbeda dengan ketika dia menempuh Ujian Akhir Nasional (UAN). Apakah
pengetahuan siswa memang berbeda secara signifikan dalam waktu tiga minggu?
Mungkin hanya penulis yang dapat menjelaskan logika dari kesimpulannya itu.
Instrumen tes yang digunakan dalam UM-UGM dikembangkan dengan sengaja untuk
mengatasi kelemahan dari instrument tes yang digunakan Seleksi Masuk Mahasiswa Baru
(SPMB) yang hanya mampu mengukur pengetahuan akademik yang dikuasai (academic
achievements) oleh para pendaftar. Pengukuran academic achievement semata-mata tidak
menunjukkan potensi akademik dan bakat para calon. Padahal, kami menginginkan, atas
dasar pemahaman para ahli psikologi kami, penerimaan calon mahasiswa tidak hanya
* Sofian Effendi, Guru Besar Universitas Gadjah Mada.
2
didasarkan semata-mata pada ukuran pengetahunan yang dikuasainya, tetapi juga atas
dasar potensi akademik, bakat serta aspek-aspek non-cognitif lainnya. Memang kami
sadar betul bahwa dalam seleksi massal dan tertulis, sukar diperoleh informasi yang sahih
mengenai aspek non-kognitif tersebut. Tetapi kan lebih baik daripada keputusan untuk
menerima atau menolak calon hanya didasarkan atas kriteria yang tidak lengkap, apalagi
tidak akurat?
Ketiga, lebih membingungkan lagi argumentasi penulis ketika dia serta merta mengaitkan
sistem seleksi UM-UGM ini dengan biaya pendidikan yang berlaku di UGM. Sistem
seleksi dan biaya pendidikan adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya memang
menjamin terlaksananya pendidikan tinggi yang berkualitas. Dengan sistem seleksi yang
lebih baik diharapkan akan dapat terjaring calon mahasiswa yang lebih berkualitas.
Dengan tersedianya dana, dapat diningkatkan kualitas proses pembelajaran di UGM
sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari PT luar negeri.
Sekedar informasi, menurut kalkulasi yang dilakukan oleh fakultas-fakultas di
lingkungan UGM, pada tahun 2003 biaya pendidikan rata-rata adalah Rp. 11 juta per
mahasiswa per tahun. Biaya pendidikan ini tidak mungkin dibebankan sepenuhnya
kepada mahasiswa. Pada Tahun Akademik 2003, rata-rata SPP dan BOP yang
dibebankan pada mahasiswa adalah antara Rp. 0,5 – 0,75 juta per semester atau antara
Rp. 1 – 1,5 juta per tahun, Selisihnya disubsidi oleh pemerintah dan universitas, sebesar
85 sampai 90 persen, tergantung fakultasnya. Subsidi tersebut diberikan kepada semua
mahasiswa tanpa memandang kemampuan ekonomi orang tua, padahal, 70 persen
mahasiswa UGM berasal dari keluarga mampu.
Kalau dibandingkan dengan biaya di perguruan tinggi yang lebih maju, memang biaya
pendidikan tinggi di negara kita relatif rendah. Kalau biaya pendidikan di UGM diberi
indeks 1, misalnya, di Universitas Malaysia indeks biaya pendidikan adalah 14, di
Universitas Nagoya, 19, di Universitas AMIS, Arab Saudi, sudah mencapai 29, dan di
state universities di Amerika mencapai 20-21. Perbedaannya begitu besar karena gaji
dosen di PT Indonesia hanya 1/20 gaji dosen di negara jiran. Universitas di sana pun
dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, fasilitas penelitian dan layanan telekomunikasi
dan interkoneksi jaringan internet yang amat baik. Semua fasilitas yang baik itu
memerlukan biaya yang besar. Karena gaji yang amat rendah, sebagian besar dosen di
PTN hanya bekerja satu dua hari di kampusnya dan sisanya pergi ke mana-mana mencari
tambahan pendapatan dengan menelantarkan tugas dan kewajibannya di kampus.
Fasilitas pun hanya tersedia sekadarnya sehingga tidak mampu mendukung kegiatan
akademik berkualitas tinggi.
Keempat, sebagai dosen IPB yang pernah menuntut ilmu di Negara Sakura, penulis tentu
faham sekali bahwa pendidikan tinggi berkualitas memerlukan biaya yang amat besar.
Jadi pasti mahal. Di negara yang berkemampuan ekonomi tinggi, Pemerintah lah yang
menanggung sebagian besar biaya pendidikan. Mahasiswa biasanya hanya menanggung
25-30 persen dari biaya pendidikan. Di negara kita, kontribusi masyarakat dalam
pembiayaan pendidikan hampir mencapai 20 persen, tetapi jangan lupa, biaya pendidikan
3
kita adalah 1/14 dari biaya di negara tetangga. Ini lah salah satu sebab utama rendahnya
kualitas akademik di PT kita.
Sebelum penulis menyimpulkan dan menyebarkan isu atas dasar informasi yang salah
kepada masyarakat, cobalah bandingkan biaya pendidikan di beberapa lembaga
pendidikan menengah atas dan PT. Apa biaya pendidikan yang dibebankan oleh UGM
memang outrageous? Jangan-jangan di IPB biayanya lebih tinggi. Lebih tidak
proporsional cara penulis membentuk opini public dengan menghubungkan diskusi
tentang biaya pendidikan di UGM dengan dua artikel yang dimuat di Kompas edisi 23
April. Kedua artikel tersebut membicarakan masalah berbeda yang tidak terkait sama
sekali dengan masalah pembiayaan pendidikan apalagi pendidikan tinggi. Sebagai
seorang ilmuwan seharusnya bung Winarso lebih teliti lah menggunakan referensi.
Jangan melakukan disinformasi kepada publik apalagi dengan tujuan sekedar mencari
popularitas.
Kelima, sebagai Ketua Komisi Pendidikan di lembaga pendidikan tinggi yang terhormat
mestinya penulis lebih teliti dalam menyampaikan informasi dan kalkulus pendidikannya
kepada publik. Entah apa motifnya, penulis dengan kadar subyektivitas yang tinggi
membuat konklusi yang menyesatkan publik. Hanya dengan berandai-andai, penulis
menyimpulkan bahwa PTN yang menyelenggarakan seleksi masuk secara mandiri dapat
memperoleh keuntungan sekitar 60 persen dari biaya seleksi masuk yang dipungutnya.
Dari mana penulis sampai pada kesimpulan tersebut, wallahualam. Padahal dalam
kenyataannya UGM dapat menyelenggarakan UM di 16 propinsi hanya karena dukungan
finansial dari para alumninya yang peduli. Kenyataannya, penyelengaraan SPMB dengan
biaya pendaftaran lebih tinggi selama bertahun-tahun hanya sanggup mencapai titik
impas.
Akhirnya, sebagai sesama warga kampus yang tahu sopan santun dan kode etik
penulisan, saya hanya mendoakan semoga bung Winarso selalu memiliki kejernihan
berfikir, lebih cerdas analisisnya dan lebih konstruktif usulannya. Hanya dengan cara
demikian kita dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan pendidikan tinggi.
Selamat merayakan Hardiknas.
Yogyakarta, 2 Mei 2003

Kontradiksi Pendidikan Tinggi

Kontradiksi Pendidikan Tinggi

Oleh Veri Nurhansyah Tragistina • 2nd Mar, 2008 • Kategori: Opini •Dilihat:1,067 views •Kirim: Email This Post

Pasca didengungkannya konsep BHMN pada Perguruan Tinggi (PT) di beberapa PTN, pendidikan kian dihakimi masyarakat sebagai alat diskriminasi bangsa. Kenyataanya memang demikian. Tengoklah besaran tunggakan mahasiswa UNPAD yang mencapai 15 Milyar rupiah yang penyebabnya disinyalir akibat faktor ekonomi sehingga tak mampu membayar iuran pendidikan.

Fakta ini sedikit memberikan gambaran umum kondisi mahasiswa di pelbagai PT di Indonesia. Kondisi makro-ekonomi yang kian tidak bersahabat kian merajam kalangan menengah bawah dalam mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini diperparah oleh pengurangan subsidi pemerintah pada pembiayaan pendidikan tinggi hingga birokrat kampus tak kuasa untuk menjadikan mahasiswa sebagai sumber utama pembiayaan PT.

Realitas ini kontradiktif dengan filosofis pendidikan itu sendiri. Berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Budaya (EKOSOB) tahun 1996, hak mengenyam pendidikan adalah hak paling mendasar yang harus dienyam oleh manusia. Dalam konteks ini, negara mutlak mengusahakannya.

Realitas pendidikan tinggi yang kian diskriminatif seakan menenggelamkan asa pedagogis kaum marginal. Mereka kian sulit untuk mengenyam pendidikan tinggi di PT berkualitas. Tengoklah komposisi mahasiswa UI saat ini yang disinyalir 90 persen-nya adalah mahasiswa dari Jabodetabek yang borju. Dengan realitas yang demikian, konsep education for all seolah menjauh dari ekspektasi semula.

Kaum “Minority Negasive”

Berdasarkan rapid assessment yang dilakukan secara keroyokan oleh Depdiknas, Bappenas dan World Bank menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2015 hanya sekitar 25 persen masyarakat kita yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi. Dari hasil ini setidaknya untuk beberapa tahun ke depan mahasiswa tetaplah kaum minoritas di negeri ini.

Sebagai minoritas, eksistensi mahasiswa justru menjadi penting dalam pergerakan bangsa ini. Tingkat intelektualitas yang tinggi dan semangat idealisme yang masih berkobar menjadi tumpuan masyarakat untuk menabuh genderang perubahan di negeri ini. Tak heran dalam beberapa penggalan sejarah, mahasiswa menjadi garda paling depan dalam melakukan revolusi rakyat. Dengan demikian, walaupun minoritas, mahasiswa kerap menegasikan diri dengan kemunafikan kaum mayoritas.

Dalam hal ini fungsi pendidikan sebagai the most powerfull things yang didengungkan Gayatri Spivak seolah mendapat pembuktian. Eksistensi mahasiswa adalah eksistensi kaum terdidik yang mampu menjadi penyeimbang kekuasaan dalam konteks kontrol sosial. Maka begitu vital peran mahasiswa dalam menjaga kuasa dari rongrongan absolutisme.

Kini, peran yang vital tersebut teancam tercerabut dari habitatnya akibat biaya perkuliahan dan beban hidup begitu hebat mendera sebagian besar mahasiswa di negeri ini. Disadari atau tidak, realitas ini kian menjauhkan mahasiswa dari fungsi sosial yang harus diembannya. Kini, mahasiswa justru banyak yang berjuang dalam aras berfikir pragmatis-individualistik demi menyelematkan hidupnya secara personal.

“Dipaksa” Menjadi Buruh

Diakui atau tidak, realitas pendidikan tinggi yang memberatkan ini membuat mahasiswa berusaha dalam ragam cara untuk menyiasatinya. Banyak yang lari untuk bekerja part-time atau berwirausaha secara mandiri. Pada satu sisi hal ini patut dibanggakan karena membuktikan kemandirian kita sebagai penggerak zaman.

Namun, pada sisi lain, realitas ini justru kerap membuat kita menjadi pragmatis. Kita menjadi tegoda hanya untuk memikirkan materi dan materi. Kuliah bahkan terbengkalai apalagi tanggungjawab kepada masyarakat. Kecenderungan seperti ini terbaca oleh Dudley Erskine Devline dari Colorado State University (1980). Dalam artikelnya berjudul “Bussiness and Education in America”, ia menyatakan bahwa mahasiswa-pekerja memiliki kecenderungan untuk terkosentrasi memikirkan uang. Parahnya, uang tersebut seringkali tidak dipakai untuk hal yang tidak semestinya, taruhlah untuk membeli kosmetik atau hura-hura.

Dengan demikian, tingginya biaya pendidikan tinggi di negeri ini setidaknya menimbulkan efek dalam 2 hal. Pertama, mengikis kesempatan kaum marginal dalam mengeyam pendidikan. Kedua, menumbuhkan sikap pragmatis-individualistik mahasiswa. Pendidikan pun kontradiktif dari tujuannya yaitu mencetak manusia yang tinggi secara intelektual dan juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi atas nasib bangsanya.

Suatu kerugian besar jika ini terjadi kelak. Sampai para penentu kebijakan pendidikan tinggi sadar untuk melakukan reka ulang atas konsep PT beserta mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi itu sendiri.

Artikel: Komersialisasi Pendidikan Tinggi

Artikel: Komersialisasi Pendidikan Tinggi

15 January 2009 No Comment

Artikel yang bisa membuka wawasan berpikir kita lebih bijak untuk memandang wacana komersialisasi PendidikanTinggi.

Perguruan tinggi merupakan suatu wadah yang digunakan untuk Research & Development (R&D) serta arena penyemaian manusia baru untuk menghasilkan generasi yang memiliki kepribadian serta kompetensi keilmuan sesuai bidangnya. Secara umum dunia pendidikan memang belum pernah benar-benar menjadi wacana publik di Indonesia, dalam arti dibicarakan secara luas oleh berbagai kalangan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan urusan pendidikan. Namun demikian, bukan berarti bahwa permasalahan ini tidak pernah menjadi perhatian.

Munculnya berbagai cara yang mengarah pada pelanggaran etika akademik yang dilakukan perguruan tinggi kita untuk memenangkan persaingan, menunjukkan bahwa pendidikan kini cenderung dipakai sebagai ajang bisnis. Pola promosi yang memberikan kemudahan dan iming-iming hadiah merupakan suatu gambaran bahwa perguruan tinggi tersebut tidak ada inovasi dalam hal kualitas pendidikan. Kecenderungan tersebut akan menghancurkan dunia pendidikan, karena akhirnya masyarakat bukan kuliah untuk meningkatkan kualitas diri, melainkan hanya mengejar hadiah & gelar untuk prestise. Kondisi pendidikan tinggi saat ini cukup memprihatinkan. Ada PTS yang mengabaikan proses pendidikan. Bahkan ada PTS yang hanya menjadi mesin pencetak uang, bukan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal Ini yang membuat persaingan menjadi semakin tidak sehat.

Produk lulusan perguruan tinggi yang proses pendidikannya asal-asalan dan bahkan akal-akalan, juga cenderung menghalalkan segala cara untuk merekrut calon mahasiswa sebanyak-banyaknya, dengan promosi yang terkadang menjebak dengan iming-iming hadiah yang menggiurkan. Apakah ini gambaran pendidikan berkualitas ?. Semoga masyarakat dan orang tua yang akan menyekolahkan putra putrinya tidak terjebak pada kondisi tersebut dan lebih bijak dalam memilih perguruan tinggi, sehingga putra-putrinya tidak terkesan asal kuliah.

Ditengah besarnya angka pengangguran di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 45 juta orang, langkah yang harus ditempuh adalah mencari pendidikan yang baik dan bermutu yang dibutuhkan pasar. Bukan hanya murah saja dan asal. Tidak dipungkiri lagi bahwa selama ini, dunia industri kesulitan mencari tenaga kerja dengan keahlian tertentu untuk mengisi kebutuhan pekerjaan. Bila membuka lowongan, yang melamar biasanya banyak, namun hanya beberapa yang lulus seleksi.

Pasalnya jarang ada calon pegawai lulusan perguruan tinggi atau sekolah, yang memiliki keahlian yang dibutuhkan, karena kebanyakan berkemampuan rata-rata untuk semua bidang. Jarang ada yang menguasai bidang-bidang yang spesifik. Hal ini tentunya menyulitkan pihak pencari kerja, karena harus mendidik calon karyawan dulu sebelum mulai bekerja.

Sebagian besar perguruan tinggi atau sekolah mendidik tenaga ahli madya (tamatan D.III) tetapi keahliannya tidak spesifik.

Lebih parah lagi, bahkan ada PTS di Jakarta yang memainkan range nilai untuk meluluskan mahasiswanya, karena mereka takut, ketika selesai ujian akhir (UTS/UAS) banyak mahasiswanya yang tidak lulus alias IP/IPK nasakom. Sehingga mereka lulus dengan angka pas-pasan yang sebenarnya mahasiswa tersebut tidak lulus. Ini adalah cermin dari proses PEMBODOHAN BANGSA bukan mencerdaskan BANGSA. Dalam hal ini semua pihak harus melakukan introspeksi untuk bisa memberi pelayanan pendidikan yang baik & berkualitas. Kopertis, harus bersikap tegas menindak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang melanggar dan mensosialisasikan aturan yang tak boleh dilanggar oleh PTS. Pengelola perguruan tinggi juga harus menghentikan semua langkah yang melanggar aturan. Kunci pengawasan itu ada secara bertahap di tangan Ketua Program Studi, Direktur, Dekan, Rektor dan Ketua Yayasan.

Selain itu pula, apa yang menjadi barometer yang menunjukkan eksistensi sebuah perguruan tinggi? Untuk saat ini opini publik dan beberapa kalangan masyarakat bahwa eksistensi sebuah Perguruan Tinggi dilihat dari kuantitas mahasiswanya bukan kualitasnnya. Nah ini jelas sudah terlihat faktanya bahwa pendidikan di Indonesia hanya menjadi komoditi bisnis semata.

Menatap masa depan berarti mempersiapkan generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap pembelajaran dan merupakan terapi kesehatan jiwa bagi anak bangsa, harapan kami semoga komersialisasi pendidikan tinggi tidak menjadi sebuah komoditi bisnis semata, akan tetapi menjadi arena untuk meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan IPTEK, sehingga kita bisa mempersiapkan tenaga handal ditengah kompetisi global. mulailah dari diri sendiri untuk berbuat sesuatu guna menciptakan pendidikan kita bisa lebih baik dan berkualitas, karena ini akan menyangkut masa depan anak-anak kita dan Juga Bangsa Indonesia.

Tata Sutabri S.Kom, MM — Deputy Chairman of STMIK INTI INDONESIA, Pemerhati Dunia Pendidikan TI, Jl. Arjuna Utara No.35 – Duri Kepa Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510 Telp. 5654969, e-mail : tata.sutabri@inti.ac.id